Meraih Mimpi 2015 dengan Budaya Kerja, Kerja dan Kerja
Tidak terasa setahun sudah waktu telah berlalu. Memang tidak semua melaluinya dengan capaian yang diharapkan. Sebagai tahun “pestanya” demokrasi, tahun politik telah memberikan dampak langsung ataupun tidak langsung kepada pihak yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan. Ada yang mendapatkan manfaat ekonomi dengan meningkatnya omzet penjualan karena pesanan media kampanye, atribut kampanye, penyedia jasa transportasi, konsultan politik bahkan sampai pedagang kaki limapun tak luput menikmati hajatan 5 tahunan tersebut. Tentu ada pula yang mendapatkan manfaat politik dengan kedudukan “ketiban pulung” menjadi menteri karena ada juga yang tak mendapatkan apapun atas kerja-kerja politiknya. Apapun itu telah melalui sebuah proses dan yang terpenting adalah ada “new hope” harapan baru kepada pemerintahan baru.
Tahun 2014 kita mengalami dua pemerintahan dengan segala kebijakan dan perangkatnya. Pemerintahan SBY-Boediono 10,5 bulan dan pemerintahan Jokowi-JK 1,5 bulan.
Dalam kurun waktu 1,5 bulan terakhir reaksi pasar fluktuatif karena merespons kisruh di parlemen dan kebijakan tak populis Jokowi-JK menaikkan harga BBM yang ditanggapi dengan reaksi demontrasi mahasiswa. Namun pemerintahan Jokowi-JK merespons balik dengan kerja & blusukan bersama Kabinet Kerjanya. Hanya dalam waktu 1,5 bulan Jokowi sudah blusukan ke Sinabung, Makassar, Mamuju, Konawe, Kendari, Bengkulu, Lampung, Kupang, perbatasan NTT-Timor Leste, Subang, Jayapura, Wamena, Sorong, Biak, Pangkalanbun meninjau lokasi jatuhnya Air Asia dan ke Surabaya menemui keluarga korban.
Sebentar lagi kita akan memasuki Tahun Baru 2015. Tentunya kita seluruh rakyat berharap besar akan terjadi perubahan peruntungan di tahun 2015. Kita tak bisa menggantungkan peruntungan kita hanya dengan doa dan memohon kepada belas kasihan Tuhan saja karena masa depan tergantung apa yang telah dan sedang kita lakukan saat ini. Rakyat bisa saja sejahtera tanpa negara, namum untuk mencapai negara kesejahteraan negara membutuhkan rakyat. Oleh karena itu pemerintah menempatkan kepada Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai hal mendasar dalam menumbuhkan integritas, kapasitas SDM yang memiliki produktifitas (budaya kerja, kerja dan kerja) dan daya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, komunitas regional dan global. Kita tidak lagi terjebak dengan paradigma ketergantungan kita atas berlimpahnya sumber daya alam.
Dalam lawatan ke pertemuan regional dan bilateral di RRT, Korea, Australia, Presiden telah mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia utamanya diluar Jawa untuk berbagai sektor dalam rangka mempercepat distribusi kesejahteraan karena percepatan pembangunan Indonesia saat ini tidak bisa hanya bergantung dari APBN
Kebijakan menaikkan harga BBM didasarkan atas sempitnya ruang fiskal untuk merealisasikan Program Nawa Cita yang memprioritaskan tercapainya kedaulatan pangan, pembangunan infrasruktur (pertanian, kemaritiman, transportasi), pembangunan manusia (KIP, KIS, Kartu Keluarga Sejahtera) mengingat negara wajib memberikan jaminan kebutuhan mendasar rakyat atas pangan, pendidikan dan kesehatan. Pengurangan subsidi BBM tersebut dialihkan untuk sektor produktif.
Memang kebijakan atas BBM telah memberikan dampak secara langsung kepada rakyat baik secara ekonomi maupun secara politik. Namun kita juga harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan transparansi pengelolaan minyak dan gas di masa mendatang melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah membentuk tim anti-mafia migas. Tim ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reformasi tata kelola sektor migas dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan dengan tugas me-review seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir, menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, dan merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente.
Lembaga yang dievaluasi antara lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Sebagai kado tahun baru 2015 pemerintah telah menetapkan harga baru BBM yakni solar turun menjadi Rp 7.250 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.500 per liter. Sementara bensin jenis premium diturunkan menjadi Rp 7.600 per liter dari sebelumnya Rp 8.500 per liter.
Upaya dalam pemanfaatan sumber energi untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dimasa depan tentu bangsa kita tidak boleh bergantung selamanya kepada minyak fosil karena kita memiliki potensi sumber energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, biofuel berbahan sawit, singkong, tebu.
Diluar minyak fosil, Indonesia memiliki deposit batubara dan gas bumi. Saat ini pembangunan pembangkit listrik (power plant) tenaga uap (PLTU) telah menggunakan sumber energi batubara namun memiliki tantangan dalam emisi karbon yang berkontribusi kepada global warming, yang mana batubara dinilai tidak ramah lingkungan.
Potensi gas bumi sangat mungkin dikembangkan berupa LPG (liquefied petroleum gas), LNG (liquefied natural gas), CNG (compressed natural gas).
LPG dan LNG sama-sama gas yang dicairkan untuk memudahkan pengangkutan untuk jarak yang tidak terjangkau dengan pipa.
Tidak semua gas yang keluar dari sumur secara ekonomis bisa dijadikan LPG (didominasi oleh Propana dan Butana). Produksi LPG Indonesia saat ini sekitar 1,4 juta metrik ton per tahun, sementara kebutuhan LPG nasional sekitar 5 juta metrik ton per tahun sehingga mengharuskan Indonesia masih mengimpor LPG.
LNG gas yang didominasi oleh metana dan etana. Pengembangan dan pemanfaatannya memerlukan infrastruktur kilang yang mampu mencairkan gas tersebut sampai suhu minus 150-200 C lalu memerlukan fasilitas untuk mengubah LNG menjadi gas kembali (LNG regasification terminal). Selain fasilitas regasifikasi, pemanfaatan gas yang dihasilkan juga memerlukan jaringan pipa untuk sampai ke konsumen yang membutuhkan investasi yang sangat besar.
CNG sebenarnya sama dengan LNG, hanya gas metana dikompresi tidak sampai mencair.
Produksi dan penyimpanan CNG lebih murah dibandingkan dengan LNG, dan membutuhkan tempat penyimpanan lebih besar serta tekanan yang sangat tinggi, sehingga distribusinya tidak bisa untuk jarak yang terlalu jauh dari sumber gas.
Karena sumur produksi gas jauh dari sentra kebutuhan gas (konsumen) maka daerah tambang (misalnya Freeport) yang berdekatan dengan sumber gas alam Tangguh perlu didorong membangun infrastruktur kawasan industri terpadu untuk memproduksi LNG dan CNG sebagai sumber energi pembangkit listrik dalam memenuhi kebutuhan smelter (pengayakan galian tambang), industri semen, industri pengolahan hasil hutan, industri pengolahan hasil laut, dan pelabuhan internasional. Produksi gas ini juga dapat didistribusikan melalui jalur tol laut ke pulau Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan industri yang sama mengingat Sulawesi juga memiliki potensi tambang nikel, emas, komoditi pertanian dan kelautan.
Pemerintah juga telah mengupayakan memaksimalkan potensi laut dalam rangka membangun kembali kekuatan Indonesia sebagai negara maritim (Deklarasi Djuanda, Indonesia adalah negara kepulauan) dengan mengubah orientasi laut sebagai halaman depan hingga ZEE 200 mil melalui instrumen Kementerian Kordinator Kemaritiman, penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta kebijakan yang berpihak kepada nelayan tradisional, memodernisasi alat tangkap dan menenggelamkan kapanl-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dengan visi kemaritiman ini pemerintah mengharapkan potensi sumber kekayaan perikanan yang diperkirakan 300 triliyun per tahun ini dapat memakmurkan nelayan dari stigma miskin dan kumuh.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendesain konsep tol laut yang terbagi atas Pelabuhan Internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.
Pelabuhan Utama sebagai jalur “Tol Laut” yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.
Pelabuhan Pengumpul yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.
Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.
Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.
Dari sisi penegakan Hukum, dalam rangka menjaga generasi muda dari kehancuran akibat Narkoba dan psikotropika, pemerintah akan tegas menjatuhkan hukuman mati kepada bandarnya.
Di sektor Pertahanan, pemerintah berkomitmen meningkatkan industri pendukung pertahanan yang telah berhasil membuat produk standar internasional seperti Panser Anoa, Senapan Serbu (SS), industri galangan kapal, kerjasama teknologi pembuatan kapal perang dan kapal selam yang kesemuanya itu untuk meningkatkan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI darat, laut dan udara.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah mengupayakan aparatur yang efisien dan melayani, menginstruksikan untuk mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rapat/meeting dan mewajibkan panganan lokal berbahan dasar singkong sebagai menu sajian. Ini penting untuk mengubah kultur bangsa kita bahwa beras bukalah satu-satunya sumber karbohidrat.
Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan yang melibatkan lintas sektoral untuk membuka isolasi dengan pemerintah terdekat.
Di sektor pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi harus didorong menjadi soko gurunya ekonomi Pancasila termasuk akan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif sehinga semakin melengkapi upaya pemerintah dalam memberikan akses yang seluas luasnya kepada pelaku pelaku ekonomi baru.
Oleh karena itu kepada generasi muda mari dengan semangat optimisme kita raih mimpi di tahun 2015 dengan budaya kerja, kerja dan kerja.
Selamat tinggal tahun 2014 dan Selamat Tahun Baru 2015
By : http://politik.kompasiana.com/2014/12/31/meraih-mimpi-2015-dengan-budaya-kerja-kerja-dan-kerja-694463.html
Tahun 2014 kita mengalami dua pemerintahan dengan segala kebijakan dan perangkatnya. Pemerintahan SBY-Boediono 10,5 bulan dan pemerintahan Jokowi-JK 1,5 bulan.
Dalam kurun waktu 1,5 bulan terakhir reaksi pasar fluktuatif karena merespons kisruh di parlemen dan kebijakan tak populis Jokowi-JK menaikkan harga BBM yang ditanggapi dengan reaksi demontrasi mahasiswa. Namun pemerintahan Jokowi-JK merespons balik dengan kerja & blusukan bersama Kabinet Kerjanya. Hanya dalam waktu 1,5 bulan Jokowi sudah blusukan ke Sinabung, Makassar, Mamuju, Konawe, Kendari, Bengkulu, Lampung, Kupang, perbatasan NTT-Timor Leste, Subang, Jayapura, Wamena, Sorong, Biak, Pangkalanbun meninjau lokasi jatuhnya Air Asia dan ke Surabaya menemui keluarga korban.
Sebentar lagi kita akan memasuki Tahun Baru 2015. Tentunya kita seluruh rakyat berharap besar akan terjadi perubahan peruntungan di tahun 2015. Kita tak bisa menggantungkan peruntungan kita hanya dengan doa dan memohon kepada belas kasihan Tuhan saja karena masa depan tergantung apa yang telah dan sedang kita lakukan saat ini. Rakyat bisa saja sejahtera tanpa negara, namum untuk mencapai negara kesejahteraan negara membutuhkan rakyat. Oleh karena itu pemerintah menempatkan kepada Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai hal mendasar dalam menumbuhkan integritas, kapasitas SDM yang memiliki produktifitas (budaya kerja, kerja dan kerja) dan daya saing untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean, komunitas regional dan global. Kita tidak lagi terjebak dengan paradigma ketergantungan kita atas berlimpahnya sumber daya alam.
Dalam lawatan ke pertemuan regional dan bilateral di RRT, Korea, Australia, Presiden telah mengundang investor untuk berinvestasi di Indonesia utamanya diluar Jawa untuk berbagai sektor dalam rangka mempercepat distribusi kesejahteraan karena percepatan pembangunan Indonesia saat ini tidak bisa hanya bergantung dari APBN
Kebijakan menaikkan harga BBM didasarkan atas sempitnya ruang fiskal untuk merealisasikan Program Nawa Cita yang memprioritaskan tercapainya kedaulatan pangan, pembangunan infrasruktur (pertanian, kemaritiman, transportasi), pembangunan manusia (KIP, KIS, Kartu Keluarga Sejahtera) mengingat negara wajib memberikan jaminan kebutuhan mendasar rakyat atas pangan, pendidikan dan kesehatan. Pengurangan subsidi BBM tersebut dialihkan untuk sektor produktif.
Memang kebijakan atas BBM telah memberikan dampak secara langsung kepada rakyat baik secara ekonomi maupun secara politik. Namun kita juga harus mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan transparansi pengelolaan minyak dan gas di masa mendatang melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah membentuk tim anti-mafia migas. Tim ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reformasi tata kelola sektor migas dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan dengan tugas me-review seluruh proses perizinan dari hulu ke hilir, menata ulang kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan minyak dan gas, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, dan merevisi proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente.
Lembaga yang dievaluasi antara lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
Sebagai kado tahun baru 2015 pemerintah telah menetapkan harga baru BBM yakni solar turun menjadi Rp 7.250 per liter dari harga sebelumnya Rp 7.500 per liter. Sementara bensin jenis premium diturunkan menjadi Rp 7.600 per liter dari sebelumnya Rp 8.500 per liter.
Upaya dalam pemanfaatan sumber energi untuk menjawab tantangan kebutuhan energi dimasa depan tentu bangsa kita tidak boleh bergantung selamanya kepada minyak fosil karena kita memiliki potensi sumber energi baru terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga matahari, biofuel berbahan sawit, singkong, tebu.
Diluar minyak fosil, Indonesia memiliki deposit batubara dan gas bumi. Saat ini pembangunan pembangkit listrik (power plant) tenaga uap (PLTU) telah menggunakan sumber energi batubara namun memiliki tantangan dalam emisi karbon yang berkontribusi kepada global warming, yang mana batubara dinilai tidak ramah lingkungan.
Potensi gas bumi sangat mungkin dikembangkan berupa LPG (liquefied petroleum gas), LNG (liquefied natural gas), CNG (compressed natural gas).
LPG dan LNG sama-sama gas yang dicairkan untuk memudahkan pengangkutan untuk jarak yang tidak terjangkau dengan pipa.
Tidak semua gas yang keluar dari sumur secara ekonomis bisa dijadikan LPG (didominasi oleh Propana dan Butana). Produksi LPG Indonesia saat ini sekitar 1,4 juta metrik ton per tahun, sementara kebutuhan LPG nasional sekitar 5 juta metrik ton per tahun sehingga mengharuskan Indonesia masih mengimpor LPG.
LNG gas yang didominasi oleh metana dan etana. Pengembangan dan pemanfaatannya memerlukan infrastruktur kilang yang mampu mencairkan gas tersebut sampai suhu minus 150-200 C lalu memerlukan fasilitas untuk mengubah LNG menjadi gas kembali (LNG regasification terminal). Selain fasilitas regasifikasi, pemanfaatan gas yang dihasilkan juga memerlukan jaringan pipa untuk sampai ke konsumen yang membutuhkan investasi yang sangat besar.
CNG sebenarnya sama dengan LNG, hanya gas metana dikompresi tidak sampai mencair.
Produksi dan penyimpanan CNG lebih murah dibandingkan dengan LNG, dan membutuhkan tempat penyimpanan lebih besar serta tekanan yang sangat tinggi, sehingga distribusinya tidak bisa untuk jarak yang terlalu jauh dari sumber gas.
Karena sumur produksi gas jauh dari sentra kebutuhan gas (konsumen) maka daerah tambang (misalnya Freeport) yang berdekatan dengan sumber gas alam Tangguh perlu didorong membangun infrastruktur kawasan industri terpadu untuk memproduksi LNG dan CNG sebagai sumber energi pembangkit listrik dalam memenuhi kebutuhan smelter (pengayakan galian tambang), industri semen, industri pengolahan hasil hutan, industri pengolahan hasil laut, dan pelabuhan internasional. Produksi gas ini juga dapat didistribusikan melalui jalur tol laut ke pulau Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan energi kawasan industri yang sama mengingat Sulawesi juga memiliki potensi tambang nikel, emas, komoditi pertanian dan kelautan.
Pemerintah juga telah mengupayakan memaksimalkan potensi laut dalam rangka membangun kembali kekuatan Indonesia sebagai negara maritim (Deklarasi Djuanda, Indonesia adalah negara kepulauan) dengan mengubah orientasi laut sebagai halaman depan hingga ZEE 200 mil melalui instrumen Kementerian Kordinator Kemaritiman, penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) serta kebijakan yang berpihak kepada nelayan tradisional, memodernisasi alat tangkap dan menenggelamkan kapanl-kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Dengan visi kemaritiman ini pemerintah mengharapkan potensi sumber kekayaan perikanan yang diperkirakan 300 triliyun per tahun ini dapat memakmurkan nelayan dari stigma miskin dan kumuh.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendesain konsep tol laut yang terbagi atas Pelabuhan Internasional yakni Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung.
Pelabuhan Utama sebagai jalur “Tol Laut” yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10 ribu TeUS yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.
Pelabuhan Pengumpul yakni Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang.
Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.
Pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru. Sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.
Dari sisi penegakan Hukum, dalam rangka menjaga generasi muda dari kehancuran akibat Narkoba dan psikotropika, pemerintah akan tegas menjatuhkan hukuman mati kepada bandarnya.
Di sektor Pertahanan, pemerintah berkomitmen meningkatkan industri pendukung pertahanan yang telah berhasil membuat produk standar internasional seperti Panser Anoa, Senapan Serbu (SS), industri galangan kapal, kerjasama teknologi pembuatan kapal perang dan kapal selam yang kesemuanya itu untuk meningkatkan Alutsista (alat utama sistem pertahanan) untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI darat, laut dan udara.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah mengupayakan aparatur yang efisien dan melayani, menginstruksikan untuk mengoptimalkan gedung-gedung pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rapat/meeting dan mewajibkan panganan lokal berbahan dasar singkong sebagai menu sajian. Ini penting untuk mengubah kultur bangsa kita bahwa beras bukalah satu-satunya sumber karbohidrat.
Pemerintah juga telah memprioritaskan pembangunan daerah perbatasan yang melibatkan lintas sektoral untuk membuka isolasi dengan pemerintah terdekat.
Di sektor pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi harus didorong menjadi soko gurunya ekonomi Pancasila termasuk akan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif sehinga semakin melengkapi upaya pemerintah dalam memberikan akses yang seluas luasnya kepada pelaku pelaku ekonomi baru.
Oleh karena itu kepada generasi muda mari dengan semangat optimisme kita raih mimpi di tahun 2015 dengan budaya kerja, kerja dan kerja.
Selamat tinggal tahun 2014 dan Selamat Tahun Baru 2015
By : http://politik.kompasiana.com/2014/12/31/meraih-mimpi-2015-dengan-budaya-kerja-kerja-dan-kerja-694463.html
0 komentar:
Posting Komentar